GRAND DESAIN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan.

Selama ini, layanan pendidiakn bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lemabaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus.

Pada umumnya, lokasi SLB berada di ibu Kota Kabupaten, padahal anak–anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di ibu kota kabupaten. Akibatnya sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara kalau akan disekolahkan di SD terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Permasalahan diatas dapat berakibat pada kegagalan program wajib belajar.

Untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelaianan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pendidikan inklusif, mendidik anak berkebutuhan khusus bersama– sama anak lainnya (reguler) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang  tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak reguler untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah (SD) terdekat. Sudah barang tentu SD terdekat tersebut perlu disiapkan segala sesuatunya. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini. Tidak mungkin membangun SLB di tiap Kecamatan/Desa sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama.

Implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung selama ini lebih didasarkan pada aksi responsif terhadap fenomena yang mendorong untuk menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Kondisi ini menyebabkan implementasinya belum didasarkan perencanaan yang menjamin konteks waktu dan pemetaan wilayah kerja secara sistematik dan sistemik, dengan rumusan indikator keberhasilan yang terukur.

Berdasarkan pada analisis kebijakan nasional dan kondisi kontekstual pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung tersebut, maka perlu disusun Grand Desain Pendidikan Inklusif Kabupaten Bandung sebagai salah satu bentuk keseriusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam mendukung terwujudnya komitmen sebagai pemerintahan peduli pendidikan inklusif.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
  5. Perda Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008.
  6. Perda Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004.
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor Tahun tentang Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung.
  1. Tujuan
  2. Menjamin keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif sesuai dengan kebijakan nasional, komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat dan kabupaten Kabupaten Bandung, visi, misi, dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
  3. Memberikan arah yang jelas tentang pengembangan pendidikan inklusif, baik dalam konteks manajemen waktu maupun dalam pemetaan wilayah operasional.
  4. Memberikan acuan kerja operasional bagi Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program aksi implementasi pendidikan inklusif secara terpadu dan berkesinambungan di Kabupaten Bandung.
  1. Manfaat
  2. Memperkuat komitmen Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagai kabupaten yang peduli pendidikan inklusif.
  3. Sebagai kerangka acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam merancang, memanajemen program, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung.
  4. Sebagai pedoman operasional bagi Pokja Pendidikan Inklusif dalam melaksanakan program pendidikan inklusif secara terpadu dan berkesinambungan.
  5. Sebagai dokumen resmi tentang rancang bangun dan program implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung, yang dapat memberikan informasi komprehensif bagi mitra kerja dan stakeholder.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN INKLUSIF

 

 

  1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback,1980)

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan obyektif.

Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

  1. Sekolah Segregasi

Sekolah segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

  1. Sekolah Terpadu

Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

  1. Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukaan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Sekolah umum/reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalah:

  1. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.
  2. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
  3. Guru di kelas umum/reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
  4. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  5. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.
  1. Landasan Pendidikan Inklusif
    1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti ’bhineka tunggal ika’. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (‘inklusif’).
  3. Pandangan universal Hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
  1. Landasan Yuridis
    1. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) ’Setiaap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.
    2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 ‘Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 ’Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’.
    3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ps. 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) ‘Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus’. Ayat (4) ‘Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus’. Pasal 11 ayat (1) dan (2) ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi’. ‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun’. Pasal 12 ayat (1) ‘Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1)  ‘Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti  proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa’. Ayat (2) ‘Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.’ Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa ‘Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah’. Pasal 45 ayat (1) ‘Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik’.
    4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar proses, Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan kependidikan, Standar sarana prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB.
    5. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
  2. Landasan Empiris
  1. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (Declaration of Human Rights),
  2. Konvensi Hak Anak, 1989 (Convention on the Rights of the Child),
  3. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (World Conference on Education for All),
  4. Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities)
  5. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (The Salamanca Statement on Inclusive Education),
  6. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (The Dakar Commitment on Education for All), dan
  7. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”,
  8. Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai:
  • Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk ‘pendidikan untuk semua’ adalah benar-benar untuk semua;
  • Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan
  • Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.
  1. Perangkat Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusif
  2. Produk Regulasi

Berbagai produk regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah propinsi dan kabupaten/kota, dan secara oprasional dipertegas dengan peraturan bupati/wali kota, akan memberikan jaminan hukum dan kejelasan bagi para praktisi pendidikan dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

  1. Komitmen Perangkat Kerja Pemerintahan

Pelaksanaan berbagai produk regulasi yang terkait dengan pendidikan inklusif memerlukan komitmen dari perangkat kerja pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa implementasi produk perundangan-undangan tentang pendidikan inklusif akan membawakan implikasi terhadap perancangan program kerja. Dari program kerja yang dirancang tersebut, jelas memerlukan manajemen atau tata kelola pembiayaan dan sumber daya manusia.

  1. Persepsi Masyarakat

Membangun persepsi masyarakat tentang pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, baik dalam bentuk tatap muka maupun melalui saluran media informasi. Persepsi masyarakat yang tepat tentang pendidikan inklusif, akan mempermudah para praktisi pendidik dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Hal ini dikarenakan tidak sedikit kasus yang dialami oleh kepala sekolah maupun guru dalam memulai pendidikan inklusif, yang mendapatkan sikap penolakan dari orang tua murid lainnya dan masyarakat pada umumnya. Sikap penolakan tersebut, dikarenakan belum dipahaminya pendidikan inklusif secara komprehensif.

  1. Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan dukungan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Secara formal, kompetensi pendidik di sekolah inklusif, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, dengan memperhatikan keunikan atau kebutuhan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi guru di sekolah inklusif, bisa mengikuti program Kewenangan Kompetensi Tambahan (KKT), di bidang pendidikan luar biasa, sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan layanan pembelajaran.

  1. Infrastruktur Sekolah

Sekolah inklusif disebut juga dengan sekolah ramah, yang mengandung makna bahwa penataan lingkungan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, harus memperhatikan penataan lingkungan sekolah yang memperhatikan aspek aksesibilitas. Untuk mendukung aksesibilitas tersebut, maka diperlukan penataan infrastruktur lingkungan sekolah yang memenuhi kriteria lingkungan sekolah yang ramah.

  1. Dokumentasi dan Publikasi

Berbagai implementasi pendidikan inklusif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi harus didokumentasikan secara baik dan lengkap. Hal ini sangat penting sebagai pusat informasi untuk membuat program tindak lanjut pengembangan pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan, adalah publikasi berbagai hasil kegiatan dalam upaya membangun persepsi dan pemahaman nyata masyarakat luas tentang gambaran penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, perlu dibangun komunikasi harmonis antara penyelenggara pendidikan inklusif dengan media massa, dalam upaya expossing hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif secara obyektif dan komprehensif.

BAB III

GRAND DESAIN PENDIDIKAN INKLUSIF

 

 

  1. Analisis SWOT Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
  2. Analisis Lingkungan Internal
    1. Kekuatan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
      • Memiliki filosofis budaya atau nilai kebersamaan yang diikat dalam semangat “sabilulungan”.
      • Pemerintahan yang sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten peduli pendidikan inklusif.
      • Memiliki regulasi lokal yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
      • Memiliki pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang pendidikan luar biasa.
      • Memilki Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, sebelum program lounching pendidikan inklusif yang dideklarasikan secara formal.
      • Memiliki beberapa guru di sekolah reguler yang memiliki latar pengalaman mengajar anak berkebutuhan khusus bersama dengan siswa reguler di sekolah reguler.
      • Memiliki beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang pada umumnya lahir secara inisiatif sendiri.
      • Memiliki data sebaran anak berkebutuhan khusus di setiap kecamatan, meskipun belum diorganisasikan dan dipublikasikan secara terpadu.
  1. Kelemahan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
    • Belum memiliki struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang khusus menangani pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif.
    • Belum semua guru dan kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memililiki kompetensi dan pengalaman dalam menangani pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam setting kelas inklusif.
    • Belum memiliki program kerja implementasi pendidikan inklusif secara terpadu dan berkelanjutan.
  1. Analisis Lingkungan Eksternal
    1. Peluang Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
      • Adanya beberapa lembaga kemitraan yang dapat dijadikan supporting system dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti Direktorat Pembinaan PK-LK, Universitas Pendidikan Indonesia, dan PPPPTK TK dan PLB.
      • Adanya sektor industri yang dapat dijadikan mitra dalam penyaluran tenaga kerja bagi alumni anak berkebutuhan khusus dari sekolah inklusif maupun sekolah luar biasa.
      • Ada beberapa sektor dunia industri yang dapat dimanfaatkan alokasi dana untuk riset dan pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung.
  1. Tantangan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
    • Munculnya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
    • Meningkatnya kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan, termasuk terhadap sekolah inklusif.
    • Adanya gap regulasi pusat dan daerah dalam layanan pendidikan inklusif.

Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, dirumuskan ruang lingkup program kerja implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

  1. Perumusan regulasi pemerintah Kabupaten Bandung yang terkait dengan pendidikan inklusif.
  2. Penataan Manajemen Kelembagaan Pendidikan Inklusif, dengan tujuan untuk meningkatan mutu manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik dalam tataran konseptual maupun teknik-operasional, sehingga penyelenggaraan sekolah inklusif dapat terintegrasi dengan program pembangunan pendidikan secara umum.
  3. Peningkatan Kompetensi SDM, dengan tujuan untuk menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi memadai dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah umum. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
  4. Pendampingan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif, dengan tujuan untuk melaksanakan pendampingan secara langsung kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dalam mengoptimalkan implementasi program pendidikan inklusif.
  5. Penyediaan Sarana dan Prasarana, dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, mengingat tidak semua sarana atau media pembelajaran umum dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus.
  6. Pengembangan Kerjasama Kemitraan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan dukungan nyata dari pihak eksternal yang berwenang dan kompeten terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Secara detail tentang program kerja implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung ini disajikan dalam lampiran.

 

 

 

 

 

 

  1. Prinsip-Prinsip Implementasi Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Amanat, artinya item-item kegiatan yang dimunculkan merupakan penjabaran dari implementasi Perda Pendidikan Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pendidikan Inklusif.
  2. Aspiratif, artinya item-item kegiatan yang dimunculkan berupaya untuk merespon aspirasi para praktisi pendidikan dan masyarakat pada umumnya, terkait dengan kebutuhan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
  3. Empiris, artinya item-item kegiatan yang dimunculkan berupaya untuk merespon kondisi lapangan, khususnya terkait dengan sebaran jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang ada di setiap wilayah kecamatan yang sesungguhnya membutuhkan layanan pembelajaran secara professional dan kompeten, serta adanya dukungan sarana atau media pembelajaran.
  4. Berkelanjutan, artinya implementasi program kerja ini tidak hanya dilakukan dalam kurun waktu sesaat, akan tetapi akan dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan inovasi yang berkembang dalam layanan pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
  5. Akuntabilitas, artinya setiap pelaksanaan program kerja akan mengedepankan pertanggungjawaban secara akademis, misalnya membuat laporan kegiatan dan dipublikasikan.

BAB IV

PENUTUP

 

 

Penyusunan grand desain pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung ini ditujukan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana telah dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Bandung dalam Lounching Pendidikan Inklusif, yang mendeklarasikan sebagai kabupaten peduli pendidikan inklusif.

Penyusunan grand desain pendidikan inklusif Kabupaten Bandung didasarkan pada analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal, sehingga diharapkan program kerja yang dirancang sesuai dengan analisis kontekstual lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung secara komprehensif.

Rancang bangun program implementasi pendidikan inklusif yang dirumuskan ini, pada dasarnya memiliki fleksbilitas terhadap dinamika pendidikan yang berkembang, baik pada tataran nasional, propinsional, maupun analisis kontekstual di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, item-item dari program kerja dalam grand desain ini, masih terbuka ke arah penyempurnaan program selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

 

Ashman,A.& Elkins,J.(194). Educating Children With Special Needs. New York:Prentice Hall.

Baker,E.T.(1994). Metaanalysis evidence for non-inclusive Educational practices.Disertasi, Temple University.

Baker,E.T.,Wang,M.C.& Walberg,H.J.(194/1995). The effects Of inclusion on learning. Educational Leadership. 52(4) 33-35.

Carlberg,C & Kavale,K (The efficacy of special class vs regular Class placement for exceptional children: a metaanalysis. The Journal of Special Education.14,295-305

Colley, Helen (2003) Mentoring for Social Inclusion,            Kondon: Routledge Falmer

Fish,J (1985). Educational Opportunities for All. London: Inner London Education Authority.

Johnsen, Berit H dan Miriam D. Skjorten (2003) Pendidikan Kebutuhan Khusus; Sebuah Pengantar, Bandung : Unipub

Mulyono Abdulrahman (2003). Landasan Pendidikan Inklusif Dan Implikasinya dalam penyelenggaraan LPTK.Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar Bagi Dosen jurusan PLB yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Yogyakarta, 26 Agustus 2002.

O’Neil,j.(1994/1995).Can inclusion work? A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin.Educational Leadership.52(4)7-11

Slee, Roger (2003), Inclusive Education,        (International Jurnal vol. 7 no. 1)

Skidmare, David (2004) Inclusion the Dynamic of School Development       New York : Open University Press

Stainback,W. & Sianback,S.(1990). Support Networks for Inclusive Schooling:Independent Integrated Education.Baltimore: Paul H.Brooks.

Staub,D. & Peck,C.A.(1994/195). What are the outcomes for Nondisabled students? Educational Leadership.52 (4) 36-40.

Topping, Keith and Sheelagh Maloney (2005), The Routledge Falmer Reader In Inclusive Education

New York : Routledge Falmer

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education. PARIS:Author.

Vaughn,S., Bos,C.S.& Schumn,J.S.(2000). Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Student in the General Educational Classroom,Boston:Allyn Bacon.

KATA PENGANTAR

 

Penyusunan grand desain pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menyeleraskan program kerja pemerintahan Kabupaten Bandung dengan program pendidikan inklusif secara nasional. Penyusunan grand desain ini menggunakan kerangka kerja kolaboratif dengan melibatkan berbagai stakeholder dan praktisi lapangan dalam forum workshop dengan menggunakan pola kerja analisis SWOT. Dengan pola tersebut, diharapkan ruang lingkup program kerja yang disusun dalam grand desain ini dapat mengakomodasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam konteks kewilayahan di pemerintahan Kabupaten Bandung.

Dalam perkembangannya, ruang lingkup program kerja yang disusun dalam grand desain ini bersifat fleksibel, artinya masih terbuka terhadap dinamika perkembangan pendidikan, baik dalam tataran nasional, propinsional, maupun dinamika yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bandung, dengan komitmen ke arah peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Semoga grand desain yang disusun ini memberikan arah yang jelas dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pendidikan inklusif secara nasional.

Bandung,  Agustus 2013

Bupati Kabupaten Bandung

  1. Dadang Naser, S.IP, M.Si

 

 

 

 

GRAND DESAIN

PENDIDIKAN INKLUSIF

DI KABUPATEN BANDUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

    Hal
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………… ii
BAB I.      PENDAHULUAN 1
A.    Latar Belakang ………………………………………………………………. 1
B.     Dasar Hukum ………………………………………………………………… 3
C.     Tujuan ………………………………………………………………………….. 3
D.    Manfaat ………………………………………………………………………… 4
BAB II      KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN INKLUSIF ….. 5
A.    Konsep Pendidikan Inklusif …………………………………………… 5
B.     Landasan Pendidikan Inklusif ………………………………………… 8
C.     Perangkat Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusif …… 11
BAB III     GRAND DESAIN PENDIDIKAN INKLUSIF ……………………. 13
A.    Analisis SWOT Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung.. 13
B.     Prinsip-prinsip Implementasi Pendidikan Inklusif

Di Kabupaten Bandung …………………………………………………..

14

C.     Ruang Lingkup Program Implementasi Pendidikan

Inklusif di Kabupaten Bandung ……………………………………….

15

BAB IV     PENUTUP………………………………………………………………………….. 17
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………….. 18
LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………….. 19

 


 

RANCANGAN PERATURAN

                                  BUPATI BANDUNG

NOMOR … TAHUN 2013

 

 

TENTANG

 

 

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESETA DIDIK YANG MEMILIKI KELAINAN DAN

MEMILIKI POTENSI KECERDASAN DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

PRAVINSI JAWA BARAT

2013

 

Saran2 pa Kadis:

 

  1. Membuat SOTK
  2. Meningkatkan peningkatan SDM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: